Risma Bakal Tindak Tegas Penyelewengan Bansos, Kecewa Saat Mendapati Banyak Pelaku

PALEMBANG- Tri Rismaharani, Menteri Sosial, menyatakan bakal menindak tegas terhadap aksi penyalur bantuan sosial (bansos) yang tidak transparan dan menyeleweng dari aturan.

Ketika melakukan kunjungan ke berbagai daerah, Risma menemukan beberapa kasus di mana harga komoditas yang terlalu tinggi, masalah pemaketan komoditas, dan sebagainya.

"(Pelakunya) sedang kami proses. Kalau di Kemensos kami lakukan sidang etik. Kepolisian juga menangani," kata Mensos Risma dalam keterangannya di Jakarta, dilansir Antara, Jumat, 30 Juli.

Hal tersebut guna memastikan hak-hak penerima bantuan terpenuhi, terlebih dahulu di masa kedaruratan seperti saat ini.

Risma melakukan Sidak Langsung Penyaluran Bansos

Risma ingin memastikan tidak ada satu pihak pun yang memanfaatkan bantuan untuk kepentingan pihak luar penerima manfaat.

"Kan panggang mereka lagi membutuhkan bantuan. Sudah begitu mereka membayar lebih mahal atau barang yang mereka dapatkan tidak sesuai dengan kebutuhan, misalnya dengan memaketkan bantuan," kata dia.

Dalam beberapa kunjungan, Risma tak segan bertanya dengan detil semua hal terkait penyediaan sumber daya untuk Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Kartu Sembako kepada penerima manfaat.

Dalam kesempatan itu Risma memanggil pendamping, kepala daerah, dinas sosial, perwakilan Himbara, pemasok, dan pihak terkait. Mensos memeriksa bila dirasakan ada ketidaksesuaian dalam pengiriman bantuan.

Hal ini dilakukan Mensos, misalnya, saat berkunjung ke Kota Pekalongan. Dalam kesempatan itu, Mensos berdialog cukup panjang dengan Rudiyanto (48).

Risma Kecewa Mendapati Adanya Tindak Kecurangan dalam Penyaluran Bansos

Mens menggali untuk memastikan harga komoditas yang dibeli di E-Warong harus dengan harga wajar. "KPM juga tidak boleh diberikan barang secara paket. Karena belum tentu sesuai dengan kebutuhan mereka," kata dia didampingi Wali Kota Pekalongan A. Afzan Arslan Djunaidi.

Risma tampak tidak dapat mengecewakannya karena menemukan harga barang yang mahal dan juga barang yang diberikan kepada KPM BPNT/Kartu Sembako.

"Saya sudah menyiapkan sistem yang membuat KPM bisa memilih barang sesuai dengan yang dibutuhkan. Nanti biar e-warong bersaing dengan toko lain. Kasihan kalau orang miskin dapat lebih harga mahal," kata dia.

Dia meminta semua pihak untuk mengawal penyebaran bansos dengan mematuhi prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi anggaran.

Risma juga mengajak jajaran Forkopimda Kota Pekalongan dan masyarakat setempat untuk bersama-sama memutuskan rantai pandemi.

"Saya meminta kepala daerah juga ikut mengawasi dan memastikan penerima bantuan mendapatkan bantuan sesuai ketentuan. Jangan dikurang-kurangi, panggang," kata Risma.

Ikuti terus berita terkini dalam negeri dan luar negeri lainnya di VOI Sumsel .