Penyelenggaraan Haji 2021 Belum Jelas; DPR Minta Pemerintah Piawai Menyusun Diplomasi
Ilustrasi ibadah haji (Pixabay)

Bagikan:

PALEMBANG -  Kementerian Agama belum mendapat kabar pasti pelaksanaan ibadah haji 2021dari pemerintah Arab Saudi. Hal itu lantas mendapat sorotan dari Komisi VIII DPR.

Zainut Tauhid, Wakil Menteri Agama, beberapa waktu belakangan ini menepis desas-desus yang terkait dengan hubungan jamaah haji Indonesia ke Tanah Suci. Salah satu kabar yang mencakup terkendala vaksin Sinovac yang belum tersertifikasi oleh WHO. 

Bukhori mengakui, kesulitan tidak observasi oleh calon jemaah haji, namun juga tim Panitia Kerja (Panja) Haji DPR RI yang hingga hari ini belum bisa memperoleh visa kunjungan untuk melakukan dan persiapan langsung di Tanah Suci. Padahal, persiapan itu perlu untuk memastikan kelancaran prosedur tetap pelaksanaan haji di masa Pandemi COVID-19 harus diperoleh kepastian.

DPR Menilai Diplomasi Haji Pemerintah Indonesia Lemah

Anggota Komisi VIII DPR RI Bukhori Yusuf penilaian, belum adanya kepastian tersebut lebih karena lemahnya peran diplomasi haji pemerintah Indonesia terhadap Kerajaan Arab Saudi. Menurutnya, pemerintah perlu melihat spekulasi seputar haji yang muncul sebagai sarana introspeksi kebijakan nasional yang dilakukan selama ini. 

Menurut anggota Panja Haji DPR ini, pemerintah harus mampu meyakinkan Kerajaan Arab Saudi bahwa vaksin Sinovac yang sudah disuntikan ke calon jamaah haji Indonesia aman dan akan segera memperoleh sertifikasi dari WHO pada akhir Mei 2021. 

Lebih dari 50% Calon Jamaah Haji Sudah Divaksin

Disampaikan oleh juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 pada 14 April lalu. Bahwa hingga saat ini calon jamaah haji yang sudah menerima vaksin sebanyak 2 kali instruksi lebih dari 50% dari total calon jamaah haji untuk mati 2021. 

"Sehingga, tidak mungkin calon jamaah haji kita harus divaksin ulang dengan vaksin berbeda. Sebab, dari segi kesehatan belum ada kajian medis apakah hal tersebut aman bagi mereka," ungkap legislator Jawa Tengah itu.

Bukhori mengingatkan pemerintah Indonesia agar lebih piawai dalam menyusun strategi diplomasi yang bermartabat. 

Ikuti terus berita terkini dalam negeri dan luar negeri di VOI .