Pemprov Babel Benahi Tata Kelola Pertambangan Timah, Bekerja Sama dengan DPRD

PALEMBANG - Tata kelola pertambangan biji timah dibenahi oleh Pemprov Kepulauan Bangka Belitung (Babel) bersama DPRD setempat. Langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Sebagian orang beranggapan industri pertambangan ini merusak lingkungan. Namun menurut saya itu tidak tepat, tetapi yang salah yakni tata kelolanya saja," kata Pejabat (Pj) Gubernur Kepulauan Babel Ridwan Djamaluddin di Pangkalpinang, Rabu.

Ia mengatakan dalam membenahi tata kelola penambangan bijih timah yang baik diperlukan berbagai aspek, diantaranya meningkatkan nilai tambah melalui hilirisasi di sektor tersebut.

"Presiden Republik Indonesia Joko Widodo telah menginstruksikan untuk melakukan hilirisasi di sektor pertambangan, karena di samping meningkatkan nilai tambah, juga akan berimbas pada membuka lapangan pekerjaan untuk banyak orang," ujarnya.

Pembenahan Tata Kelola Industri Tambang

Di samping itu, kata dia, pembenahan tata kelola industri tambang ini juga dengan memberikan kepastian, kenyamanan dan kemudahan berusaha bagi investor, baik itu berupa insentif fiskal maupun non-fiskal.

"Tentunya untuk mewujudkan hal itu kemampuan di bidang teknologi harus kita tingkatkan, termasuk efisiensi waktu, dan penerapan asas kepastian hukum," katanya.

Dampak Baik Perbaikan Tata Kelola Timah

Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Babel Herman Suhadi berharap dengan perbaikan tata kelola timah berimbas pada peningkatan royalti timah untuk Babel.

"Sudah saatnya Babel berhenti menjual balok timah, namun sudah mulai membangun pabrik pengolahan seperti elektronik untuk meningkatkan nilai tambah, membuka lapangan kerja baru serta dapat meningkatkan pendapatan asli pemerintah daerah dan pusat," katanya. 

Ikuti terus berita dalam negeri dan luar negeri lainnya di VOI Sumsel . Kami menghadirkan berita Sumatera Selatan terkini dan terlengkap untuk Anda.