Pemprov Babel Fasilitasi Perizinan Tambang Timah, Cegah Adanya Aktivits Ilegal

PALEMBANG- Warga penambang timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung difasilitasi oleh pemprov setempat untuk mengurus perizinan. Langkah tersebut ditingkatkan guna mencegah dan meminimalkan penambangan ilegal yang menyebabkan kerusakan lingkangan dan kerugian pada negara.

"Warga penambang silakan urus izinnya, sebagai pemerintah kami akan memfasilitasinya," kata Pejabat (Pj) Gubernur Kepulauan Babel Ridwan Djamaluddin, di Pangkalpinang, Kamis.

Ia mengatakan dalam mengatasi penambangan bijih secara ilegal ini, pemerintah tidak hanya membantu warga mengelola pengelolaan pertambangan, tetapi juga mendorong perusahaan skala besar untuk pengambilan tambang tambang yang dilakukan.

"Kami upayakan win-win solution, karena saya tidak ingin melukai perasaan masyarakat, tetapi saya juga tidak ingin membiarkan masyarakat melakukan penambangan ilegal yang tidak sesuai dengan aturan secara terus-menerus," katanya.

Gubernur Bertanggung Jawab Mengawasi Perizinan Tambang di Babel

Pj Gubernur Kepulauan Babel yang juga sebagai Dirjen Minerba ini merasa bertanggung jawab dalam mengawasi kegiatan pertambangan dan sebagai pemimpin di daerah tentunya penting dalam hal pengawasan, karena jika tidak maka daerahnya akan menjadi korban.

"Daerah kita belum sepenuhnya melakukan penambangan yang baik, namun kita tetap berupaya bersama untuk menuju ke sana," katanya.

Pengawasan Perizinan Penambangan di Bangka Belitung

Oleh karena itu, sangat peduli untuk melakukan kegiatan ini. Memang pengawasan sudah berjalan, namun masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan.

"Masih banyak tambang ilegal dan tentunya harus bersama-sama kita sikapi dengan bijak. Terus terang saya selalu bilang, negara tidak boleh dirugikan dengan kegiatan pertambangan dan lingkungan harus terjaga dengan baik," ujarnya lagi.

Ikuti terus berita dalam negeri dan luar negeri lainnya di VOI Sumsel . Kami menghadirkan berita Sumatera Selatan terkini dan terlengkap untuk Anda.