Mardani Maming Menjadi DPO, KPK Lakukan Pencarian Minta Bantuan Polri

PALEMBANG - Mantan Bupati Tanah Bumbu Mardani H. Maming masuk dalam daftar pencarian orang (DPO). Pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang mencari Mardani dengan meminta bantuan Polri.

Mardani H. Maming dinyatakan buron setelah tak kooperatif memenuhi panggilan penyidik ​​dan tak berhasil dijemput paksa.

"KPK juga berkirim surat ke Bareskrim Polri untuk meminta bantuan penangkapan terhadap Tersangka dimaksud," kata Plt Juru Bicara KPK Bidang Penindakan Ali Fikri kepada wartawan, Selasa, 26 Juli.

Tak hanya itu, KPK juga mengajak masyarakat melapor jika tahu keberadaan Mardani. Mereka bisa menghubungi call center 198 atau kantor polisi terdekat.

"Peran serta dan dukungan masyarakat dalam upaya penyelesaian perkara ini sangat dibutuhkan, karena kita semua berharap penyelesaian perkara ini dapat dilakukan dengan cepat, efektif dan efisien," tegas Ali.

Mardani Maming Menjadi DPO KPK 

KPK masukkan Mardani dalam DPO pada hari ini, Selasa, 26 Juli. Sebelumnya, dia mangkir dari panggilan penyelidikan sebagai tersangka sebanyak dua kali.

Saat mengunjungi apartemennya di kawasan Jakarta, Mardani juga melihat batang hidungnya. Sehingga, penyidik ​​pulang dengan tangan hampa.

Sebelumnya, Mardani disebut sebagai tersangka setelah kejadian ke luar negeri oleh Ditjen Imigrasi atas permintaan KPK. Sebelum ditetapkan sebagai tersangka, dia juga pernah diperiksa.

Hanya saja, setelah diperiksa Mardani mengaku dimintai keterangan terkait dengan pemilik PT Jhonlin Group Samsudin Andi Arsyad alias Haji Isam.

Dugaan Suap Pertambangan Tanah Bumbu

Meski begitu, nama Maming sebenarnya pernah disebut menerima uang sebesar Rp89 miliar dalam dugaan dugaan dugaan usaha pertambangan (IUP) di Kabupaten Tanah Bumbu yang di Pengadilan Tipikor, Banjarmasin, Kalimantan Selatan (Kalsel)

Dugaan ini disampaikan adik dari mantan Direktur Utama PT Prolindo Cipta Nusantara (PCN) Henry Soetio, Christian Soetio. Saat itu, Christian mengaku tahu adanya aliran dana kepada eks Bupati Tanah Bumbu Mardani H Maming melalui PT Permata Abadi Raya (PAR) dan PT Trans Surya Perkasa (TSP).

Transfer uang tersebut berlangsung sejak 2014. Jumlah puluhan miliar rupiah itu, disebut sebagai jumlah yang dikutip berdasarkan laporan keuangan PT PCN.