KPK Sampaikan Ceramah Antikorupsi ke Kader PDIP, Tingkatkan Kualitas Intergrasi Parpol

PALEMBANG - Ceramah antikorupsi diberikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada bagi pengurus partai PDI Perjuangan (PDIP). Program ceramah tersebut dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas partai politik yang ada di Tanah Air.

Firli Bahuri, Ketua KPK, bakal memberikan pembekalan secara langsung kepada jajaran petinggi PDIP yang hadir di Gedung ACLC KPK, Rasuna Said, Jakarta Selatan.

"Executive briefing dan pembekalan antikorupsi dalam program PCB yang diperlukan bagi pengurus parpol ini merupakan salah satu upaya KPK untuk mendorong integritas parpol internal," kata Ipi Maryati dalam keterangan tertulisnya pada wartawan yang dikutip Senin, 27 Juni.

Setelah PDIP rencananya KPK juga akan menceramahi Partai Golkar pada Selasa, 28 Juni. Nantinya, ceramah antikorupsi ini akan dilakukan oleh Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar.

"Kami berharap parpol dapat mengikuti program ini sebagai bentuk komitmen dan keseriusan parpol untuk mewujudkan demokrasi yang lebih baik," tulisnya.

Partai PDIP Komitmen Mencegah Korupsi 

Sementara itu, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang hadir di Gedung ACLC KPK mengatakan partainya memiliki komitmen yang kuat dalam mencegah korupsi. Bahkan, 215 kepala daerah dari PDIP telah membuat surat pernyataan untuk mencegah korupsi saat Rapat Koordinasi Kepala dan Wakil Kepala Daerah beberapa waktu lalu di Sekolah Partai DPP PDIP, Lenteng Agung.

Hal itu disampaikan Hasto saat mengikuti sosialisasi dan pembekalan antikorupsi kepada pengurus PDIP dari tingkat pusat hingga daerah lewat Program Politik Cerdas Berintegritas (PCB) Terpadu 2022.

Hasto mengatakan Megawati selalu memastikan kader PDIP untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi. Tak hanya itu, mereka harus memiliki tanggung jawab, tidak korupsi dan melayani masyarakat.

Kami ditugaskan oleh Ibu Mega untuk betul-betul seluruh kader PDIP memiliki komitmen yang kuat melalui program pencegahan korupsi KPK. Politik cerdas berintegritas dan terpadu. Ini adalah komitmen kami yang ditandatangani oleh para kepala daerah yang akan diikuti oleh seluruh anggota legislatif dan struktural partai kami, "ungkap Hasto.

Poin Surat Pernyataan Pencegahan KPK PDIP 

Hasto membacakan beberapa poin surat pernyataan tersebut yakni: berperan pro-aktif untuk mencegah dan/atau memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela. Tidak membuat janji dan/atau menerima janji apapun secara langsung atau tidak langsung dari pihak manapun dengan kewenangan dan/atau jabatan yang dimiliki.

Kemudian, tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa barang, hadiah atau bentuk lainnya yang bertentangan dengan peraturan perundang - undangan.

"Partai tak melakukan pembelaan terhadap mereka yang menyalahgunakan wewenang," pungkas Hasto usai membaca beberapa poin surat pernyataan.

Ikuti terus berita dalam negeri dan luar negeri lainnya di VOI Sumsel . Kami menghadirkan berita Sumatera Selatan terkini dan terlengkap untuk Anda.