PALEMBANG - Masyarakat Sumatera Selatan diminta oleh MUI agar tidak menyelenggarakan resepsi pernikahan di masa COVID-19 seperti yang terjadi saat ini. Masyarakat dihimbau untuk menunda acara pernikahan hingga kondisi penyebaran COVID-19 menurun di daerahnya.
Aflatun Muchtar, Ketua Majelis Ulama Indonesia Sumatera Selatan, menyampaikan penundaan resepsi pernikahan itu setidaknya hingga pemerintah menghentikan status pengetatan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).
BACA JUGA:
Syarat Nikah Wajib Tidak Cukup Sederhana
Syarat sebuah pernikahan atau akad nikah dikatakan sah apabila ada kesepakatan terucap dan tertulis dari kedua pihak mempelai dan disaksikan oleh keluarga inti seperti ayah dan ibu.
Sedangkan resepsi dalam sebuah pernikahan bukan merupakan hal yang wajib untuk dilakukan, melainkan hanya sebatas urusan kebudayaan dan kebiasaan kalangan masyarakat semata.
"Lebih baik ditunda sampai kondisi benar-benar memungkinkan. Kalau sudah akad nikah itu sudah cukup dan sudah sah pernikahan," kata dia di Palembang, Selasa, 14 Juli.
Meskipun sulit, namun masyarakat harus benar-benar memaklumi dan menahan diri karena larangan yang dilakukan pemerintah untuk menekan penyebaran virus COVID-19 yang telah menyebabkan jutaan manusia meninggal dunia.
"Tentu tidak ingin resepsi pernikahan menjadi klaster penyebaran COVID-19," ujar dia.
Penerapan PPKM di Palembang 9-20 Juli
Sementara itu, Kepolisian Resor Kota Besar Palembang menurunkan 320 personel untuk melakukan sosialisasi, pengawasan, dan pengetatan penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) pada 9-20 Juli 2021.
Personel diperintahkan bersikap tegas namun humanis dalam menegakkan aturan pengetatan PPKM untuk mengatasi lonjakan kasus positif COVID-19 akhir-akhir ini
Dalam pengetatan PPKM diatur jam operasional mal atau pusat perbelanjaan dibatasi hingga pukul 17.00 WIB atau lebih singkat dari ketentuan sebelumnya maksimal pukul 21.00 WIB.
Ikuti terus berita terkini dalam negeri dan luar negeri lainnya VOI Sumsel.
