DPRD Palembang Usul Pengolahan Sampah dan Banjir Diselesaikan oleh Pemkot

PALEMBANG - Pengelolaan sampah dan penanganan banjir menjadi catatan khusus dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palembang, Sumatera Selatan kepada Pemerintah Kota. Dua hal tersebut masih menjadi masalah yang belum bisa diatasi secara optimal.

"Ini kami sampaikan dalam rangka mewujudkan pembangunan infrastruktur perkotaan yang terpadu merata, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan," kata Ketua DPRD Kota Palembang Zainal Abidin dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tahun 2023 di salah satu hotel berbintang Palembang, Senin (14/3).

Menurut Zainal, berdasarkan temuan di lapangan dan laporan dari masyarakat saat terjadi hujan masih ditemukan genangan-genangan air dan berpotensi menjadi banjir di beberapa tempat.

Dia menilai Pemkot Palembang harus lebih produktif lagi dalam operasi pembersihan saluran pembuangan air dan merealisasikan pembangunan infrastruktur pengendali banjir seperti pembuatan daerah resapan baru atau kolam retensi.

"Diketahui pembangunan infrastruktur termasuk pengendali banjir yang dijalankan oleh Dinas PUPR Palembang baru 54 persen makanya bisa terjadi demikian, jadi menurut kami itu perlu dioptimalkan lagi dalam rencana kerja tahun depan untuk menyelesaikan masalah ini," ujarnya.

Program Pengelolaan Sampah di Palembang

Menurut Zainal, pihaknya juga menilai Pemkot harus membenahi pelaksanaan program pengelolaan sampah yang sangat berkaitan dengan masalah banjir tersebut sehingga sulit ditanggulangi.

Pihaknya telah merumuskan ada dua aspek yang harus dibenahi yaitu pada pemanfaatan program Bank Sampah dan TPS 3R yang diterapkan Pemkot sejak beberapa tahun lalu.

"Karena kami menemukan partisipasi warga dalam memanfaatkan dua kegiatan itu belum berjalan optimal dan mereka cenderung masih membuang sampah tidak berwawasan lingkungan (sembarangan)," imbuhnya.

Musrenbang Tahun 2023 DPRD Palembang

Dalam Musrenbang tahun 2023 tersebut DPRD Palembang secara umum menyampaikan beberapa catatan khusus kepada Pemkot yang diharapkan dapat direalisasikan selain pengelolaan sampah dan banjir.

Masing-masing Pemkot harus mengoptimalkan upaya peningkatan perekonomian masyarakat, pendidikan, kesehatan, ratio volume terhadap kapasitas jalan (VCR), mitigasi COVID-19, pembangunan sektor pariwisata- budaya olahraga dan khsususnya pengentasan angka kemiskinan yang tercatat ada sebanyak 194,12 ribu orang.

Ikuti terus berita dalam negeri dan luar negeri lainnya di VOI Sumsel. Kami menghadirkan berita Sumatera Selatan terkini dan terlengkap untuk anda.