PALEMBANG - Suharti, Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek , meminta agar pelaksanaan pembagian rapor dan libur sekolah menyesuaikan dengan kalender tahun ajaran 2021/2022. Himbauan tersebut diberikan kepada jenjang pendidikan anak usia dini (PAUD), pendidikan dasar (Dikdas), dan pendidikan menengah (Dikmen).
"Libur semester satu tetap ada. Namun, sekolah tidak diizinkan menambah waktu libur selama periode Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru Tahun 2022 pada tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan tanggal 2 Januari 2022 di luar waktu libur semester dalam kalender pendidikan yang ditetapkan pemerintah daerah, " ujar Suharti dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, dilansir Antara, Kamis, 16 Desember.
Tugas Kedinasan Sesuai Kalender Pendidikan
Para pendidik dan tenaga kependidikan PAUD serta jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah tetap melaksanakan tugas kedinasan di satuan pendidikan sesuai dengan kalender pendidikan.
BACA JUGA:
-
| BERITA
Disdikbud Boyolali Keluarkan Kebijakan Tidak Liburkan Siswa pada Natal dan Tahun Baru
21 Desember 2021, 02:46 -
| BERITA
Ridwan Kamil Larang Perayaan Tahun Baru 2022 di Jabar, Tidak Perlu Piknik ke Mana-mana
16 Desember 2021, 15:24 -
| BERITA
Pemkab Bangka Tetap Jalankan Pembelajaran Tatap Muka pada Saat Penerapan PPKM Level 3
26 November 2021, 16:45
Suharti menambahkan bahwa Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya setiap tahun menetapkan kalender pendidikan yang memuat asal tahun ajaran, pengaturan waktu belajar efektif, dan pengaturan waktu libur.
Tak lupa, Sesjen Suharti meminta agar Pemda dapat memaksimalkan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 bagi pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik.
"Kami juga mengharapkan agar orang tua mengizinkan dan mendorong anaknya yang sudah memenuhi syarat dan ketentuan untuk divaksinasi COVID-19" ajaknya.
Surat Edaran Kemendikbudristek Tentang Pembelajaran pada Masa Libur Natal dan Tahun Baru
Surat Edaran Sesjen Kemendikbudristek Nomor 32 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pembelajaran Menjelang Libur Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19 berlaku mulai 14 Desember 2021. Edaran ini ditujukan kepada para Gubernur, Wali Kota, dan Bupati.
"Tentunya, kita perlu memahami bersama bahwa pandemi belum usai. Maka, kita harus tetap menerapkan disiplin protokol kesehatan," kata Sesjen Suharti.
Ikuti terus berita terkini dalam negeri dan luar negeri lainnya di VOI Sumsel .
Terkait
