PALEMBANG - Muhammad Ikbal, pengamat ekonomi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman, berpendapat pencairan gaji ke-13 bagi aparatur sipil negara (ASN) yang dilakukan di bulan Juli 2022 merupakan waktu yang tepat.
Ikbal mengatakan pencairan yang dilakukan pada bulan Juli dianggap tepat karena orang tua sangat membutuhkan biaya untuk anaknya masuk sekolah.
BACA JUGA:
"Dampaknya sangat signifikan, apalagi itu diberikan kepada ASN yang memiliki skala ekonomi menengah ke bawah. Itu sangat membantu sekali," kata Ikbal dikutip dari ANTARA, Rabu 6 Juli.
"Apalagi anak sekolah sudah tatap muka yang artinya harus membelikan keperluan sekolah seperti tas, baju, sepatu kemudian keperluan lainnya seperti les," jelasnya.
Pencarian Gaji ke-13 Tepat untuk Kebutuhan ASN di Bulan Juli
Kedua, memasuki pertengahan bulan Juli ini ada momentum Hari Raya Idul Adha, di mana bagi sebagian akan membeli sapi atau kambing, dan jika tidak pun harus membeli kebutuhan lain sekecil-kecilnya yaitu kebutuhan dapur.
Pencairan gaji ke-13 tersebut, kata Ikbal, akan meningkatkan konsumsi masyarakat.
"Maksimal satu sampai dua persen dalam bulan Juli atau Agustus akan mengalami peningkatan, khususnya pada sektor perdagangan karena ada konsumsi yang memang cukup besar dan menjelang Idul Adha nanti," terangnya.
Berbeda dua tahun lalu (2020 dan 2021), ia mengatakan, masyarakat lebih cenderung menahan uang untuk tidak berbelanja karena pandemi COVID-19.
"Data yang diperoleh sekitar Rp28 triliun sampai Rp30 triliun dana yang di keluarkan pemerintah untuk merangsang ekonomi dari sisi pembayaran gaji ke-13 ini," ungkapnya.
Kenaikan Tarif Listrik dan Harga Gas
Ia juga menambahkan, kenaikan tarif dasar listrik dan pembatasan pertalite tidak berpengaruh banyak terhadap ekonomi masyarakat menengah ke bawah. Sementara yang cukup signifikan ialah kenaikan harga gas 3 kilogram.
"Nah, hal ini seharusnya pemerintah bisa menahan diri untuk tidak menaikkan harga gas dan lebih mengarah ke kenaikan tarif dasar listrik yang memang diperuntukkan bagi masyarakat menengah ke atas," tegasnya.
Ikbal mengaku, pembatasan pertalite dengan tetap tidak menghapus pertalite adalah langkah baik dengan catatan perlu diperhatikan proses di lapangan harus memang mengarah kepada masyarakat menengah ke bawah.
Ikuti terus berita dalam negeri dan luar negeri lainnya di VOI Sumsel . Kami menghadirkan berita Sumatera Selatan terkini dan terlengkap untuk Anda.
Terkait
