Forum DAS Mendorong Intregrasi Pengelolaan Lingkungan Terpadu Antarprovinsi, Penanganan Air dan Hutan

PALEMBANG - Upaya pengelolaan lingkungan secara terpadu antarprovinsi didorong oleh Forum Daerah Aliran Sungai (DAS) Provinsi Sumatera Selatan. Dengan begitu dapat mengesampingkan batas wilayah masing-masing.

Syafrul Yunardi, Ketua Forum DAS Sumsel Syafrul, menyampaikan pengelolaan air dan hutan sebaiknya terintegrasi dengan provinsi-provinsi tetangga, sehingga penanganan akan lebih nyata.

“Seperti Sungai Musi, itu hulunya ada di Kepahiang (Bengkulu), sedangkan hilirnya ada di Palembang. Artinya, perlu ada pengelolaan terpadu,” kata Syafrul.

Persoalan Lingkungan Air dan Hutan di Sumatera Selatan

Forum DAS yang terdiri atas akademisi, birokrat, perusahaan, masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, asosiasi (Gapki, Gapkindo dan APHI) menilai kelemahan dalam penanganan masalah lingkungan terletak pada kurangnya sinergi antardaerah.

Padahal, persoalan lingkungan ini tidak dapat dikotak-kotakkan berdasarkan wilayah administratif, karena air dan hutan itu berada dalam satu kesatuan, seperti halnya Kesatuan Hidrologi Gambut (KHG).

Sebenarnya, rencana terpadu antardaerah ini sudah dibuatkan dalam bentuk dokumen oleh Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDASHL) sejak beberapa tahun lalu.

Bahkan, pada 2013 sudah lahir dokumen bersama untuk pengelolaan DAS Sungai Musi yang ditandatangani oleh empat gubernur dari Sumsel, Jambi, Bengkulu, dan Lampung.

“Tinggal implementasinya di lapangan yang masih kurang, sehingga tidak tahu siapa yang harus berbuat (daerah) dan harus berbuat apa,” kata dia.

Inovasi Baru Penanganan Lingkungan Sungai

Ada inovasi baru yang patut menjadi perhatian berbagai pihak terkait penanganan lingkungan, yakni penggunaan mekanisme jasa lingkungan, yang mana pemerintah menunjuk pihak swasta untuk memastikan perbaikan lingkungan.

Model ini sudah dilakukan di beberapa kabupaten/kota di Indonesia, terutama di Jawa untuk mempertahankan kawasan hulu sungai tetap terjaga daya dukungnya.

Terkait pendanaan, daerah yang di hilir akan menyuplai sebagian dana APBD ke daerah di hulu untuk mendukung beragam kegiatan konservasi, seperti penanaman dan pemeliharaan pohon. Contohnya, yang dilakukan Banten dalam melindungi DAS Cisadane dan DKI Jakarta untuk melindungi DAS Ciliwung.

Upaya ini setidaknya untuk mengakselerasi perbaikan lingkungan, karena sebenarnya penanaman pohon juga tidak dapat mengejar kerusakan lingkungan yang terjadi. Dampak yang paling dirasakan, banjir melanda Palembang pada 25 Desember 2021 dan 17 Januari 2022, sehingga masyarakat kesulitan beraktivitas.

“Tapi dari sisi upaya, ini patut dicontoh, dan Sumsel hingga kini belum menerapkannya,” kata dia.

Ikuti terus berita terkini dalam negeri dan luar negeri lainnya di VOI Sumsel.