Anggota DPR Ingatkan Pemerintah Ancaman Klaster Baru Usai Lebaran, Wisatawan Perlu Dikenai Tes COVID-19
Ilustrasi arus lalu lintas (Foto: Antara)

Bagikan:

PALEMBANG - Netty Prasetiyani Aher, Anggota Komisi IX DPR RI, menghimbau kepada pemerintah akan berhati-hati terhadap potensi kenaikan kasus COVID-19 usai lebaran Idulfitri 2021.

Pasalnya, meski ada kebijakan larangan mudik , Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mencatat jumlah pemudik selama Lebaran 2021 masih sebanyak 1,5 juta orang. 

"Larangan mudik yang diberlakukan pemerintah tidak berjalan efektif. Jutaan orang tetap mudik menjelang lebaran kemarin. Apalagi tes acak yang dilakukan terhadap pemudik, ditemukan kasus positif dalam pernyataan signifikan," ujar Netty kepada wartawan, Rabu, 19 Mei.

Pengunjung Tempat Wisata Berpotensi Menimbulkan Klaster Baru COVID-19

Selain mudik, kata Netty, potensi lonjakan kasus COVID-19 juga dikuatkan dengan fakta pengunjung di sejumlah tempat wisata saat libur lebaran. Menurutnya, kapasitas tidak mampu menahan minat masyarakat untuk berwisata. 

"Petugas juga sampai kewalahan dan tidak dapat diterapkan, sehingga yang terjadi adalah wakilunan yang lebih parah dari mudik. Ini harus menjadi catatan bagi pemerintah untuk siap pakai," tegas ketua Fraksi PKS DPR RI ini.

Tes COVID-19 untuk Wisatawan Perlu Dilakukan

Karenanya, menurut Netty, pemerintah perlu meningkatkan pelaksanaan tes COVID-19. Khususnya kepada masyarakat yang kembali ke kota usai mudik dan yang pergi berwisata.

"Tingkatkan tes COVID-19 kepada mereka yang kembali dari mudik dan berwisata secara teliti. Bagi mereka yang terbukti positif harus diberlakukan isolasi dan diawasi secara ketat," jelas Netty.

"Seharusnya tidak hanya kepada mereka yang mudik, tapi juga bagi mereka yang terbukti berwisata ke tempat-tempat yang melebihi kapasitas" katanya menambahkan. 

Pemerintah Perlu Meningkatkan SDM Kesehatan dan Infrastruktur Penanganan COVID-19

Selain itu, kata Netty, pemerintah juga harus mempersiapkan infrastruktur dan SDM kesehatan dengan kata-kata agar Indonesia tidak berakhir seperti kasus 'tsunami' COVID-19 di India. 

Lebih lanjut, ia juga mengungkapkan penampahan fasilitas penangan COVID-19, seperti tempat-tempat tidur dan ruang ICU di RS. Selain itu sistem penangan   kesehatan juga harus lebih dimaksimalkan lagi untuk mewaspadai kejadian lonjakan kasus seperti di India.

Ikuti terus berita terkini dalam negeri dan luar negeri di VOI .