Jokowi Himbau Seluruh Kepala Daerah Dorong Investasi, Realisasikan UU Cipta Kerja

PALEMBANG - Presiden Joko Widodo menghimbau seluruh kepala daerah mendorong penuh adanya pelayanan investasi baru. Realisasi Undang-Undang Cipta Kerja mesti didukung penuh. Hal itu Jokowi ungkapkan pada saat rapat koordinasi kepala daerah.

"Pelaksanaan pelaksanaan dari Undang-Undang Cipta kerja di daerah harus didukung penuh karena akan membuka investasi," tuturnya, via daring, Rabu, 14 April. 

Jokowi mengungkapkan, investasi yang masuk nantinya akan menggeliatkan perekonomian daerah tersebut. Oleh karena itu, daerah harus siap memberika pelayanan terhadap investasi .

Apabila daerah belum siap dan tidak sigap, pertumbuhan ekonomi daerah akan berjalan lamban. Tentu saja hal itu juga membuat perkembangan ekonomi nasional terlambat

Tak hanya itu, investasi juga menjadi keran pemasukan bagi negara dan daerah. Negara dapat memungut pajak dan Dari aktivitas investasi itu lah negara atau daerah dapat menarik pajak dan retribusi.

“Sebanyak 76 persen pendapatan negara itu diperoleh dari pajak. Besar sekali. Kalau ada investasi baru didirikan perusahaan, pabrik, atau industri, ada yang kita pungut pajaknya. Ada tambahan lagi, ”ujar Jokowi.

Kemudian Jokowi juga menghimbau kepala daerah gencar mengadakan program padat karya menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun ini.

Program Padat Karya bisa Menjadi Lapangan Pekerjaan

Jokowi menuturkan, pandemi telah membuat banyak masyarakat terkena PHK karena banyak pabrik yang bekerja. Maka dari itu, program padat karya yang bisa menjadi lapangan pekerjaan untuk menantikan pulihnya perekonomian.

 padat karya bisa menjadi lapangan pekerjaan sambil menunggu menunggu ekonomi pulih.

"Memperbaiki Jalan, padat karya. Membangun irigasi, padat karya. Membangun sekolah, padat karya. Ini akan menggerakkan ekonomi daerah dan memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat kita," sebut dia.

Kepala Daerah Diminta Eksekusi Bantua Sosial

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga meminta semua kepala daerah mengeksekusi belanja sosial dan bantuan sosial. Sebab, saat ini rakyat membutuhkan bantuan dari pemerintah untuk menopang perekonomiannya.

"Dari pusat ada bantuan sosial, dari daerah yang kira-kira titik-titik yang belum tersentuh sosial dari pusat, berikan oleh daerah. Bantu juga usaha bantuan mikro dan menengah. Baik itu permodalan, produksi, maupun pemasarannya. Hal ini akan mendorong ekonomi daerah, "ungkap Jokowi.

Ikuti terus berita terkini dalam negeri dan luar negeri di VOI .