Posisi Indonesia di Tengah Konflik Perbatasan Ukraina-Rusia; Jokowi Sampaikan Pernyataan Tegas

PALEMBANG - Pemerintah Indonesia merespon konflik di perbatasan Ukraina, yang tengah menjadi sorotan dunia. Presiden Joko Widodo tidak ingin perang terjadi. Ia lebih menyarankan kepada dunia untuk mengurusi penanganan pandemi dan perbaikan ekonomi.

Ketegangan yang terjadi di perbatsasan Rusia dengan Ukraina tersebut terjadi beberapa waktu belakangan. Banyak negara-negara Barat, begitu pula Amerika Serikat, yang mengkhawatirkan negara beruang putih tersebut melakukan invasi ke tetangga pecahan Uni Soviet itu.

Sementara, Rusia berulang kali mengatakan tudingan soal invasi ke Ukraina tidak benar meski Negeri Beruang Merah mengajukan proposal keamanan, termasuk menginginkan penghentian penyebaran rudal Barat di Eropa timur, serta 'tidak mengizinkan' Ukraina bergabung dengan NATO.

"Rivalitas dan ketegangan di Ukraina harus dihentikan sesegera mungkin. Semua pihak yang terlibat harus menahan diri dan kita semua harus berkontribusi pada perdamaian. Perang tidak boleh terjadi," tulis Presiden Joko Widodo di akun Twitternya, seperti dikutip 21 Februari.

"Saatnya dunia bersinergi dan berkolaborasi menghadapi pandemi. Saatnya kita memulihkan ekonomi dunia, mengantisipasi kelangkaan pangan, dan mencegah kelaparan," sambung Presiden Jokowi.

Pertemuan Joe Biden dengan Putin Membahas Konflik Ukraina

Diberitakan sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan Presiden Rusia Vladimir Putin pada prinsipnya telah menyetujui pertemuan puncak mengenai Ukraina, kata para pemimpin AS dan Prancis, yang menawarkan kemungkinan jalan keluar dari salah satu krisis Eropa paling berbahaya dalam beberapa dasawarsa.

Kantor Presiden Prancis Emmanuel Macron mengatakan dalam sebuah pernyataan pada Hari Senin, dia telah mengajukan kedua pemimpin itu pada pertemuan puncak mengenai "keamanan dan stabilitas strategis di Eropa."

Sementara Gedung Putih mengatakan dalam sebuah pernyataan, Presiden Biden telah menerima pertemuan itu 'pada prinsipnya', tetapi hanya "jika invasi tidak terjadi."

"Kami selalu siap untuk diplomasi. (Tapi) kami juga siap untuk menjatuhkan konsekuensi cepat dan berat jika Rusia memilih perang," ujar Sekretaris Pers Gedung Putih Jen Psaki, mengutip Reuters 21 Februari.

Kabar tersebut menjadi penyejuk di tengah upaya untuk mencegah krisis terjadi, saat kelompok milisi yang didukung Rusia terlibat kontak dengan pasukan Pemerintah Rusia sejak pekan lalu.

Invasi Rusia ke Ukraina Akan Dijatuhi Sanksi

Sementara, Menteri Pertahanan Belarusia menyebut Rusia akan memperpanjang latihan militernya yang selesai pada Hari Minggu kemarin, langkah yang disayangkan oleh Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin.

Untuk didiketahui, kendati Barat terus menyebut akan menjatuhkan sanksi baru terhadap Rusia jika invasi terjadi, Amerika enggan terburu-buru menjatuhkan sanksi karena khawatir menjadi krisis yang ditimbulkan jika sanksi dijatuhkan. Kendati, itu dikritik keras oleh Ukraina.

"Tujuan dari sanksi pada tingkat pertama adalah untuk mencoba mencegah Rusia berperang. Segera setelah Anda memicu mereka, pencegahan itu hilang," kata Menteri Luar Negeri Antony Blinken kepada acara 'State of the Union' CNN.

"Kamu memberitahuku 100 persen akan ada perang dalam waktu beberapa hari. Apa yang kamu tunggu?" kritik Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskiy yang frustrasi bertanya kepada hadirin di Konferensi Keamanan Munich pada Hari Sabtu, mengulangi seruan sebelumnya kepada Barat untuk menjatuhkan sanksi kepada Rusia sekarang daripada nanti.

"Kami tidak memerlukan sanksi Anda setelah ada pemboman, atau setelah negara wilayah kami ditembaki, atau jika kami tidak memiliki perbatasan lagi, kami tidak memiliki ekonomi, atau sebagian negara bagian kami diduduki," papar Presiden Zelenskiy.

Ikuti terus berita terkini dalam negeri dan luar negeri lainnya di VOI Sumsel. Kami selalu menyajikan berita terkini Sumatera Selatan secara lengkap.