Kementerian Keuangan Akan Melanjutkan Program Kartu Prakerja 2022, Alokasi Dana Sudah Masuk APBN

PALEMBANG - Febrio Kacaribu, Kepala Badan Kebijakan (BKF) Kementerian Keuangan, mengungkapkan kepastian pemerintah akan tetap melanjutkan Program Kartu Prakerja untuk periode 2022.

Pihaknya telah memasukkan alokasi dana dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2022 sebagai bukti komitmen untuk melanjutkan program Kartu Prakerja.

“Anggaran Kartu Prakerja untuk tahun depan sebesar Rp11 triliun,” ujarnya dalam sebuah webinar pada Rabu, 1 Desember.

Skema Pemulihan Ekonomi Nasional Klaster Perlindungan Sosial

Menurut Febrio, dana tersebut masuk dalam skema Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) klaster perlindungan sosial (perlinsos) yang berjumlah Rp252,3 triliun. Artinya, Program Kartu Prakerja memiliki porsi 4,3 persen dari perlinsos.

“Program Kartu Prakerja masih terus dilaksanakan. Skema pelaksanaannya bersifat semi bansos tetapi tetap dilakukan regular serta akan mulai dengan mempertimbangkan situasi yang semakin kondusif,” tuturnya.

Jumlah Peserta Alokasi Anggaran Penerima Kartu Prakerja

Adapun, realisasi Kartu Prakerja sampai dengan 31 Oktober 2021 tercatat sebesar Rp9,42 triliun kepada 2,7 juta peserta dari alokasi anggaran Rp21,2 triliun.

Sementara untuk 2020 lalu, diketahui pagu yang telah disiapkan sebesar Rp10 triliun dengan realisasi Rp13,4 triliun bagi 5,9 juta penerima.

“Secara akumulatif, jumlah penerima Program Kartu Prakerja yang ditetapkan dari awal (2020) sampai dengan 30 September sudah mencapai 12 juta orang dan ini sudah tersebar di 34 provinsi di Indonesia dan di 514 kabupaten serta kota,” kata anak buah Sri Mulyani itu melanjutkan.

Ikuti terus berita terkini dalam negeri dan luar negeri lainnya di VOI Sumsel.