60 Persen Aset Tanah Pemprov Sumsel Belum Disertifikasi, Berusaha Diselesaikan hingga 2024

PALEMBANG - Aset berupa tanah milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang belum memiliki sertifikat masih sebanyak 60 persen. Aset-aset tersebut belum tersertifikasi oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) daerah ini.

SA Supriono, Sekretaris Daerah Pemprov Sumsel, menyampaikan aset tanah yang belum tersertifikasi itu terdiri dari aset milik pemerintah asli, di dapat dari pelimpahan, hasil pembelian dan hibah.

“Dari hasil aset, masih 60 persen lagi yang belum disertifikasi, sementara 40 persen lainnya saat ini telah selesai,” kata dia, dalam rapat koordinasi Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) tahun 2022 di Palembang.

Pemprov Sumsel Berupaya Menyelesaikan Disertifikasi Aset Tanah 

Meski belum disertifikasi, ia memastikan, setiap persil aset tanah tersebut telah termanfaatkan, dijaga dan dikuasai Pemprov Sumsel. "Sehingga tidak akan hilang atau diambil orang," ujarnya.

Ia berusaha terus berupaya menyelesaikan semua itu hingga 2024 mendatang sebagaimana instruksi dari pemerintah pusat terkait reforma agraria.

Penataan Aset Milik Pemerintah Sumsel 

Untuk merealisasikan target tersebut, kata dia, Pemprov Sumsel membutuhkan dorongan dari Kantor Wilayah BPN Sumsel dalam pengurusan sertifikat termasuk penataan aset milik Pemerintah Kabupaten/kota se-Sumsel.

"Karena agak memang sulit urusannya mengingat nomenklatur yang berubah-ubah, banyak dokumen yang dipindahkan. Maka, kami harap ada dorongan pada Kanwil dalam pendataan dan penerbitan sertifikasi ini dilakukan secara efisien," kata dia, terutama pengurusan aset tanah eks proyek trans yang belum maksimal .

Di sisi lain, ia mengaku optimistis pelaksanaan reforma agraria di Sumsel bisa berlangsung dengan baik sehingga dapat membantu meningkatkan dan menciptakan pembangunan di masyarakat khususnya pemerataan daerah.

Ikuti terus berita dalam negeri dan luar negeri lainnya di VOI Sumsel . Kami menghadirkan berita Sumatera Selatan terkini dan terlengkap untuk Anda.