JAKARTA - INDODAX, selaku crypto exchange pertama di Indonesia, kembali mengingatkan untuk tetap waspada terkait penyalahgunaan aset kripto untuk aktivitas ilegal. Hal ini sejalan dengan maraknya indikasi kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) senilai Rp132 triliun yang disebutkan oleh Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu.
Lebih lanjut, baru-baru ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan dua pejabat yang memiliki aset kripto bernilai miliaran rupiah dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN). KPK masih menyelidiki apakah kepemilikan aset kripto tersebut terindikasi TPPU atau tidak.
“Pertumbuhan industri kripto di Indonesia memang sangat pesat. Ini membuka peluang baru bagi banyak pihak, mulai dari kalangan bawah hingga atas. Namun di sisi lain, kita juga harus waspada terhadap potensi penyalahgunaan aset kripto untuk aktivitas ilegal,” ungkap CEO INDODAX, Oscar Darmawan, dalam keterangannya, Jumat 3 Mei.
Menurut Oscar Darmawan, penggunaan aset kripto untuk aktivitas ilegal adalah kesalahan besar, mengingat transparansi alami aset kripto.
"Penggunaan aset kripto seperti Bitcoin untuk pencucian uang sebenarnya dapat dengan mudah terdeteksi. Hal ini karena teknologi dasar dari aset kripto, yaitu Blockchain, memiliki kemampuan untuk memverifikasi dan melacak setiap transaksi. Oleh karena itu, tindakan ilegal semacam ini dapat terungkap dengan cepat," jelas Oscar Darmawan.
Lebih lanjut, Oscar Darmawan juga menjelaskan bahwa sifat data yang terikat dalam teknologi Blockchain merupakan faktor kunci dalam menjamin transparansi dan keamanan.
"Ada banyak keunggulan yang dapat diperoleh dari teknologi Blockchain, seperti tingkat keamanan yang tinggi, transparansi yang lebih besar, ketidakmampuan untuk mengubah data, dan efisiensi yang meningkat. Selain itu, teknologi ini dapat mengurangi biaya operasional dan memudahkan pelacakan pergerakan aset," tambah Oscar Darmawan.
BACA JUGA:
Oscar Darmawan juga menyoroti bahwa transparansi Blockchain memungkinkan pengguna untuk memantau alur perpindahan aset kripto, meskipun data yang tersedia bersifat pseudonim.
"Walaupun identitas pemiliknya tidak tersedia secara langsung, data transaksi tetap tercatat dan dapat dilacak, bahkan setelah berpindah tangan beberapa kali," ucap Oscar Darmawan.
Dengan demikian, Oscar Darmawan menyimpulkan bahwa aset kripto sebenarnya tidak cocok digunakan sebagai alat untuk melakukan tindak kejahatan. Sebaliknya, justru menggunakan aset kripto dalam melakukan tindak kejahatan dapat mempermudah pelacakannya. Hal ini karena adanya teknologi Blockchain dalam aset kripto justru memperkuat transparansi dan akuntabilitas sehingga dapat membantu mencegah dan mengurangi kejahatan finansial.
Terkait
