JAKARTA – Pemerintah berkomitmen untuk melanjutkan program Kartu Prakerja pada 2023 mendatang. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan bahwa alokasi anggaran peningkatan SDM itu sudah masuk RUU APBN 2023 subsektor perlindungan sosial (perlinsos).
“Anggaran perlinsos termasuk juga program Kartu Prakerja,” ujarnya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta ketika mengikuti rapat dengan Badan Anggaran DPR, Selasa, 30 Agustus.
Dalam lembar informasi yang disampaikan oleh Menkeu terungkap jika target peserta tahun depan sebanyak 500.000 orang. Jumlah ini menurun drastis dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya.
Dari informasi yang dihimpun redaksi, pada 2020 pemerintah menargetkan 5,6 juta peserta dengan alokasi anggaran Rp20 triliun. Setahun berselang atau 2021, Kartu Prakerja menyediakan kuota bagi 5,9 juta lebih peserta dengan bujet Rp21,2 triliun.
BACA JUGA:
-
| EKONOMI
Kabar Baik untuk Ojol Cs, Pemerintah Rencanakan Pemberian Bansos Ojek
29 Agustus 2022, 18:43 -
| EKONOMI
Pemerintah Berencana Dirikan Lembaga Dana Pensiun, Taspen dan Asabri Digabung?
29 Agustus 2022, 17:42
Sementara untuk 2022, pemerintah diketahui membidik 2,9 juta peserta dengan dana yang disiapkan Rp11 triliun. Disinyalir, menyusutnya target jumlah peserta Kartu Prakerja 2023 akan sejalan dengan kemampuan anggaran yang disediakan dalam APBN.
Kementerian Keuangan sendiri belum melansir berapa alokasi dana yang disiapkan untuk program tersebut. Adapun, total anggaran perlindungan sosial 2023 tercatat sebesar Rp479,1 triliun yang disebar ke dalam delapan subsektor penting, termasuk untuk Kartu Prakerja.
Terkait
