JAKARTA - Pemerintah menilai kesejahteraan petani mengalami peningkatan. Hal itu sesuai dengan Nilai Tukar Petani (NTP) secara nasional pada Januari 2022 naik 0,30 persen dibandingkan Desember 2021 yaitu menjadi 108,67 dari 108,34, berdasarkan pantauan harga-harga perdesaan di 34 provinsi di Indonesia.
"Nilai Tukar Petani di atas target dan Nilai Tukar Nelayan juga di atas target. Jadi tahun 2023 nanti kita harus meningkatkan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan," kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa dalam keterangan tertulis yang dikutip Antara, Kamis, 17 Februari.
Dia menjelaskan kebijakan prioritas pada tahun 2023 di antaranya adalah percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem yang bisa mencapai 0 sampai 1 persen. Artinya, lanjut Suharso, tahun 2023 pemerintah akan menurunkan kemiskinan dari dua setengah sampai tiga juta penduduk.
"Di sisi lain pemerintah juga fokus pada peningkatan kualitas SDM, kesehatan, pemulihan dunia usaha, revitalisasi industri dan penguatan riset terapan dalam rangka mendorong produktivitas. Karena itu, pembangunan 2023 salah satunya meningkatkan Nilai Tukar Petani antara 103 hingga 105," katanya.
BACA JUGA:
-
| EKONOMI
Bappenas Optimis Transisi Ekonomi Hijau Akan Ciptakan Banyak Lapangan Kerja
09 Februari 2022, 13:31
Angka NTP merupakan salah satu indikator dalam menentukan tingkat kesejahteraan petani. Secara umum NTP menggambarkan rasio antara indeks harga yang diterima petani dengan indeks harga yang dibayar petani yang dinyatakan dalam persentase.
Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengaku bersyukur nilai NTP terus mengalami tren peningkatan yang signifikan. Dirinya mengingat pada awal masa pandemi NTP masih di bawah 100, namun setelah itu melesat terus hingga angka 108,67.
“Ini artinya ada perubahan positif terhadap kesejahteraan petani. Upaya-upaya yang telah kita lakukan memberikan dampak positif terhadap sektor pertanian secara umum,” kata Syahrul.
Terkait
