Kemenag Temui Dubes Saudi Minta Kejelasan soal Umrah, Singgung Vaksin Sinovac
Perwakilan Kemenag menemui Duta Besar Arab Saudi Esham Altsaqafi meminta kejelasan soal umrah yang rencananya dibuka untuk internasional pada 10 Agustus (FOTO VIA ANTARA)

Bagikan:

JAKARTA - Kementerian Agama melalui Direktorat Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) menemui Duta Besar Arab Saudi Esham Altsaqafi meminta kejelasan soal umrah yang rencananya dibuka untuk internasional pada 10 Agustus.

"Kami meminta penjelasan kepada Duta Besar, mengenai teknis detail pelaksanaan umrah di masa pandemi," ujar Plt. Dirjen PHU Khoirizi dikutip Antara, Kamis, 29 Juli malam.

Khoirizi mengatakan pihaknya ingin mendapatkan informasi yang utuh soal pelaksanaan umrah tahun ini. Pasalnya, terdapat sejumlah informasi yang beredar mengenai persyaratan umrah.

Dalam syarat yang tertuang dari pengumuman itu, sembilan negara, termasuk jamaah asal Indonesia, harus menjalani karantina 14 hari di negara ketiga sebelum tiba di Arab Saudi.

Kemudian, Arab Saudi hanya mengakui empat jenis vaksin yakni Pfizer, Moderna, AstraZeneca, dan Johnson & Johnson. Ada pun Indonesia yang mayoritas telah mendapatkan vaksin Sinovac harus mendapatkan satu dosis penguat (Booster) dari empat vaksin rekomendasi.

"Banyak hal yang berkembang, dan kami meminta informasi resmi dan valid agar isu-isu terkait dengan umrah lebih jelas," kata dia.

Dalam pertemuan itu, kata Khoirizi, pemerintah mendapat sejumlah informasi dari Dubes, salah satunya terkait vaksin.

Khoirizi menyampaikan kembali pandangan Dubes yang menyatakan terpenting adalah vaksin Sinovac sudah mendapatkan persetujuan dari WHO.

Dubes juga mengatakan pihaknya sangat memahami psikologi umat Islam, khususnya di Indonesia, serta kerinduan mereka untuk berkunjung ke Haramain dan berziarah ke makam baginda Rasulullah sangat tinggi.

"Oleh karena itu, kita semua berharap pandemi ini segera dapat diatasi dengan baik, sehingga bisa kembali seperti sediakala" kata Khoirizi menyampaikan harapan Dubes.

Selain itu, detail edaran yang diterbitkan Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi, termasuk yang berkenaan dengan Indonesia, masih terus dikoordinasikan.

"Dubes tadi mengatakan bahwa pihaknya juga sudah berkomunikasi dengan wakil Menteri Luar Negeri Arab Saudi. Informasinya, akan ada ketentuan detail terkait penyelenggaraan umrah 1443 H, termasuk yang terkait jamaah umrah Indonesia," kata Khoirizi.

Kepada Dubes, Khorizi juga menyampaikan harapan agar jamaah Indonesia mendapat kesempatan jika umrah mulai dibuka pada 1 Muharram 1443 H.

"Jumlah antrean jemaah umrah yang tertunda keberangkatannya cukup banyak dan sudah hampir dua tahun menunggu," ujarnya.