JAKARTA - Anggota Fraksi PAN DPRD DKI Farazandi Fidiniansyah menganggap keinginan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk membongkar jalur sepeda permanen di Jalan Sudirman-Thamrin bukanlah hal bijak dalam mengharmonisasi pengguna jalan.
“Jika setiap ada polemik terkait kebijakan yang berhubungan dengan pembangunan fasilitas transportasi di Jakarta solusinya dibongkar, ini kami anggap tidak bijak,” kata Farazandi kepada wartawan, Kamis, 17 Juni.
Farazandi bilang, tujuan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membuat jalur sepeda permanen adalah untuk meningkatkan penggunaan sepeda untuk bertransportasi.
Sehingga, jika semakin banyak masyarakat yang bepergian menggunakan sepeda, maka penggunaan kendaraan pribadi bisa berkurang. Hal ini, kata Farazandi, adalah transformasi yang diinginkan Anies.
“Transformasi itu harus dimulai dari sekarang, mengingat angka kecelakaan kendaraan bermotor yang menyebabkan kematian tiap tahun selalu meningkat, belum lagi kedepan semisal kita menghadapi krisis bahan bakar, jika seperti itu, sepeda alternatif transportasi yang paling pas agar produktivitas kota berjalan karena mobilitas warga tetap hidup,” tutur dia.
BACA JUGA:
Untuk menggairahkan kebiasaan bersepeda sebagai alat transportasi di DKI Jakarta, maka dibuat pemicu yakni membangun fasilitas yang membuat pesepada aman dan nyaman.
"Lihat saja di kota-kota besar dunia seperti Bangkok (Thailand), Amsterdam (Belanda), Gottingen (Jerman), Moskow (Rusia) dan Copenhagen (Denmark) jalur sepeda dibangun dengan sangat memperhatikan keamanan dan kenyamanan pengguna sepeda," ungkapnya.
Diketahui sebelumnya, Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit mengkaji ulang jalur sepeda permanen di Jalan Jenderal Sudirman- MH Thamrin yang dibuat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
"Mohon kiranya Pak Kapolri evaluasi tentang jalur permanen sepeda yang sudah ada di Sudirman-Thamrin," kata Sahroni, dalam rapat kerja Komisi III DPR RI bersama Polri di Gedung Parlemen.
Bahkan, Sahroni menyarankan agar jalur sepeda permanen dengan biaya program sebesar Rp30 miliar itu untuk dibongkar. Sebab, selain rawan kecelakaan, jalur permanen itu menyulitkan kendaraan lain jikanlalu lintas padat.
"Mohon kiranya Pak Kapolri dengan jajarannya, terutama ada Korlantas di sini untuk menyikapi jalur permanen dikaji ulang. Bila perlu dibongkar dan semua pelaku jalan bisa menggunakan jalan tersebut," ungkapnya.
Menangapi hal itu, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo sepakat dengan usulan dari Komisi III DPR RI yang meminta jalur sepeda permanen dibongkar.
"Prinsipnya, terkait dengan jalur sepeda kami akan terus mencari formula yang pas. Kami setuju masalah yang (jalur) permanen dibongkar saja," ujar Sigit.
Terkait
