JAKARTA - Penjabat Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Syafrizal ZA meminta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk menghentikan izin baru usaha penambangan (IUP) timah di Kepulauan Babel.
“Saya juga meminta Kementerian ESDM untuk mengevaluasi IUP-IUP bijih timah yang sudah ada," kata Syafrizal ZA saat menemui ratusan demonstran aksi damai memoratorium penambangan di Pangkalpinang,dikutip ANTARA, Senin, 22 April.
Ia menyatakan besok, Selasa (23/4), Kejagung, Mabes Polri, Kementerian ESDM, Kementerian Investasi Republik Indonesia akan hadir untuk mengevaluasi IUP-IUP yang sudah ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini.
"Kita undang besok Kejagung, Mabes Polri, Kementerian ESDM dan Kementerian Investasi untuk mengevaluasi semua IUP-IUP bijih timah di daerah ini," ujarnya.
BACA JUGA:
-
| BERITA
Ganjar: Saya dan Pak Mahfud Tinggal Hari Ini Saja, Akhir dari Perjalanan
22 April 2024, 17:11
Ia mengatakan pertemuan besok dilakukan secara tertutup dan setelah itu akan diinformasikan ke seluruh masyarakat hasil dari pertemuan tersebut, supaya ada solusi dari penambangan bijih timah di daerah ini.
"Saya tidak bisa mencabut IUP karena bukan saya yang mengeluarkannya, namun demikian saya bisa bersurat kepada kementerian yang mengeluarkan IUP ini supaya ditinjau kembali izin tambang tersebut," katanya.
Ia berharap PT Timah Tbk dan masyarakat untuk sementara tidak menambang bijih timah hingga ada kesepakatan dan penyelesaian tata niaga timah yang merugikan negara ratusan triliunan rupiah.
"Kami minta tolong PT Timah jangan menambang dulu sebelum ada kesepakatan dan penyelesaian masalah-masalah hukum penambangan ini,"katanya.
