Hindari Politisasi, Pengawasan Bansos Harus Diperketat

JAKARTA – Pasangan capres dan cawapres Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar maupun Ganjar Pranowo-Mahfud MD kompak mengkritisi penyaluran bantuan sosial (bansos) ketika memasuki masa kampanye pemilu 2024 karena rawan politisasi.

Karena itu, pengamat politik Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap penyaluran bansos oleh pemerintah untuk mencegah adanya politisasi tersebut.

“Pengawasan yang ketat menjadi solusi mencegah politisasi bansos tanpa perlu menghentikan penyaluran karena bansos merupakan hak rakyat,” ujarnya, Minggu 7 Januari.

Dia menyatakan, seluruh elemen bangsa dan kekuatan politik yang ada ikut melakukan pengawasan ketat untuk menutup celah bagi pihak manapun yang berniat melakukan politisasi bansos.

Di sisi lain, Ketua Dewan Pakar PAN, Dradjad Hari Wibowo mengungkapkan bahwa Menteri Sosial Tri Rismaharini yang berasal dari PDI Perjuangan bisa berperan aktif dalam mengawasi penyaluran bansos untuk mencegah politisasi.

Dia menegaskan, bansos merupakan program negara karena sudah masuk dalam APBN dan kewenangan penyaluran bansos juga menjadi domain pemerintah melalui kementerian dan lembaga yang ada, termasuk Kementerian Sosial di bawah Tri Rismaharini.

“Karena itu, masalah berapa besar, di mana disalurkan, kepada siapa dan kapan, itu adalah kewenangan pemerintah. Jadi kami menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah untuk memutuskan dan menteri-menteri terkait juga bisa ikut mengawasi,” tukas Dradjad.

Sebelumnya, Co-Captain Timnas Anies-Muhaimin, Sudirman Said mengingatkan pemerintah agar tidak mempolitisasi bansos untuk alat politik. Sebab, politisasi bansos demi kepentingan suatu kelompok termasuk dalam tindak korupsi.