JAKARTA - Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR menyampaikan empat catatan terkait dengan pelaksanaan haji kepada pemerintah.
"Ada empat poin utama yang menjadi evaluasi selama penyelenggaraan ibadah haji di Madinah," kata Ketua Komisi VIII DPR Ashabul Kahfi dalam keterangan tertulis dilansir ANTARA, Kamis, 22 Juni.
Ashabul Kahfia menyebutkan keempat poin penting hasil evaluasi temuan di lapangan tersebut, yakni: pertama, menyangkut masalah pemondokan.
"Kemarin saya sudah sampaikan ada satu kamar diisi sampai lima orang, seharusnya tiga orang agar jemaah haji lebih nyaman," ungkapnya.
Kedua, terkait dengan masalah kesehatan. Ada masalah mengenai keterbatasan tenaga medis untuk melayani jumlah pasien yang tidak berimbang antara jemaah dan tenaga medis.
Ketiga, ketersediaan obat-obatan juga kurang, kemudian keempat kendala ditransportasi untuk jemaah haji gelombang kedua yang diturunkan di Madinah dan katering.
"Nah, dari keempat poin ini memang ada beberapa catatan, kami sudah sampaikan tadi kepada Kepala Daker Madinah dan Dubes Arab untuk Indonesia," ujarnya.
“Kami saling memahami dan mengakui bahwa memang ada beberapa hal-hal yang perlu perbaikan ke depan. Akan tetapi, secara umum cukup bagus penyelenggaraan haji di Madinah,” sambungnya.
BACA JUGA:
Pemerintah sebagai penyelenggara haji diminta segera melakukan perbaikan-perbaikan dari hasil temuan lapangan Tim Pengawas Haji DPR selama di Kota Madinah.
"Ibadah haji ini 'kan belum berakhir, jemaah nanti juga masih akan berbondong-bondong masuk ke Madinah untuk melakukan arbain. Tentu kami harapkan dengan evaluasi ini, ada perbaikan," katanya menegaskan.
Legislator Dapil Sulsel I ini berharap empat poin itu segera ada perbaikan karena DPR akan selalu mengawasi dan mengawal sampai selesai penyelenggaraan ibadah haji pada tahun 2023.
Penegasan itu disampaikan Ashabul usai rapat kerja dengan Kepala Daker Madinah dan Dubes Indonesia untuk Arab Saudi di Kantor Misi Haji Indonesia Daerah Kerja (Daker) Madinah di Arab Saudi, Kamis.
Terkait
