KALSEL - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Hulu Sungai Selatan (HSS) menetapkan status siaga bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah Kalimantan Selatan (Kalsel) tersebut.
Kepala BPBD HSS Kusairi mengatakan pihaknya mengambil berbagai langkah persiapan guna mengantisipasi karhutla.
"Untuk antisipasi bencana karhutla, langkah pertama kita dari BPBD dalam bulan Mei ini menetapkan status siaga bencana karhutla, kekeringan dan penurunan produksi pangan," katanya di Kandangan, HSS, Kamis 4 Mei, disitat Antara.
Dia menjelaskan, penetapan ini juga tindak lanjut dari hasil rapat koordinasi bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan pemerintah kabupaten serta kota terkait dengan kesiapsiagaan penanganan bencana karhutla.
Langkah lainnya, lanjut dia, mengaktifkan kembali posko siaga bencana kahurtla di tingkat kabupaten, kecamatan, hingga desa, berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, termasuk menggiatkan sosialisasi melalui media sosial dan situs BPBD HSS.
Sosialisasi tersebut untuk menginformasikan kepada masyarakat bahwa berdasarkan prakiraan BMKG akan terjadi kemarau yang cukup ekstrem pada 2023 yang berbeda dengan musim kemarau 2021 yang berupa kemarau basah.
"Berdasarkan informasi yang kita terima dari prakiraan BMKG, kemarau 2023 ini normal atau lebih mengarah pada kekeringan," ucap Kusairi.
Pihaknya juga melaksanakan apel kesiapsiagaan bencana karhutla tingkat kabupaten, sebagai bentuk penggalangan dan sinergi dalam antisipasi serta menanggulangi bencana karhutla dengan seluruh mitra.
BACA JUGA:
Ia juga mengatakan terkait dengan tindak pidana karhutla pada 2022 yang tidak ada karena berdasarkan penelusuran di lapangan lahan yang terbakar berupa rawa yang tidak bertuan dan bukan lahan pertanian.
"Perbandingan kita untuk karhutla di tahun 2022 dan 2021, di tahun 2022 ini ada penurunan tingkat hotspot (titik panas) yang ada di HSS, di samping karena kemarau tahun lalu itu kemarau basah," ungkap dia.
Dia mengungkapkan penanganan karhutla pada 2022 juga bisa dilakukan lebih intensif karena adanya satgas udara, sehingga bisa menjangkau beberapa wilayah yang sulit diakses, baik dari jalur darat maupun sungai.
Dia mengakui tantangan mengantisipasi karhutla di HSS karena lahan rawa tidak bertuan yang terbentang luas dari kawasan Daha di tiga kecamatan kemudian ke Kecamatan Kalumpang hingga perbatasan dengan Kecamatan Margasari, Tapin.
"Namun alhamdulillah, BPBD provinsi yang didukung dengan adanya satgas udara sangat membantu untuk penanganan karhutla bisa lebih cepat," kata Kusairi.
Terkait
