Sebanyak 4.338 Ibu Hamil di HSU Kalsel Didampingi Guna Cegah Stunting
Ibu hamil di Riau tangah diberikan vaksin Covid-19 (ANTARA)

Bagikan:

HULU SUNGAI UTARA - Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) Kalimantan Selatan melakukan pendampingan terhadap 4.338 ibu hamil guna mencegah tengkes (stunting) akibat kekurangan gizi.

Kabid Kesejahteraan Keluarga Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten HSU, Vivi Suprihatini  mengatakan sasaran ibu hamil yang mendapatkan pendampingan sebanyak 4.338 orang.

"Target yang ditetapkan pemerintah pusat melalui BKKBN sebesar 4.338 ibu hamil untuk memastikan bahwa semua ibu hamil bisa terdampingi," kata Vivi.

Dia mengatakan pihaknya mengerahkan tenaga dokter, bidan, anggota PKK, dan kader Keluarga Berencana untuk mendampingi ibu hamil.

Vivi menyebutkan tim pendamping yang bertugas satu orang untuk satu desa, namun hal itu bisa disesuaikan dengan kondisi dan jumlah penduduk di lokasi tersebut.

Menurut dia lagi, bidan menjadi "ujung tombak" untuk pelayanan dan pendampingan terhadap layanan ibu hamil.

Pemkab HSU mencanangkan Kampung KB pada 14 desa tersebar enam kecamatan selama 2022, memberikan layanan KB gratis, sosialisasi ke sekolah, dan membentuk TPK untuk pendampingan terhadap setiap ibu hamil.

Ketua Pengurus Cabang Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Kabupaten HSU Rusitah di Amuntai, Senin, mengungkapkan jumlah anggota IBI setempat sebanyak 429 orang.

"Sedangkan jumlah desa di HSU sebanyak 214 dan lima kelurahan, jadi 42 desa yang tidak ada bidannya," tutur Rusitah.

Berdasarkan informasi kasus stunting di Kabupaten HSU pernah menjadi salah satu yang tertinggi di Kalsel pada 2013.

Riset Kesehatan Dasar (Riskesdes) Kementerian Kesehatan pada 2013 mengumumkan 100 kabupaten/kota se Indonesia tertinggi prevalensi stunting termasuk Kabupaten HSU dengan prevalensi 56 persen.

Namun angka prevalensi tersebut berangsur menurun menjadi 21,15 persen pada 2020 dan 20,9 persen pada 2021 berdasarkan data Studi Status Gizi Indonesia (SSGI).

Kemudian, Kabupaten HSU menduduki peringkat dua dalam penilaian Konvergensi Percepatan Pencegahan Stunting (KP2S) tingkat Provinsi Kalsel pada 2022.

Sesuai Instruksi Presiden Joko Widodo agar kasus stunting di semua daerah bisa turun menjadi 14 persen pada 2024.