SUMSEL - Tim Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sumatera Selatan (Sumsel) membongkar 51 kasus pengeboran minyak tanpa izin atau secara ilegal atau illegal drilling selama 14 hari terakhir.
"Pengungkapan 51 kasus illegal drilling di sumur aset negara yang sebelumnya dikelola oleh kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) itu dilakukan dalam dua pekan terakhir," kata Direskrimsus Polda Sumsel, Kombes Pol. Muhammad Barly Ramadhani di Palembang, Sumsel, Kamis 15 Desember, disitat Antara.
Dia menjelaskan, kegiatan pengeboran minyak secara ilegal, tidak hanya melanggar hukum tetapi dapat membahayakan keselamatan jiwa pelakunya dan masyarakat sekitar, serta kerusakan lingkungan.
"Pengeboran minyak secara ilegal merupakan pelanggaran hukum, bahkan dalam perkembangannya bisa berdampak terhadap lingkungan, habitat hingga ekosistem," ujarnya.
BACA JUGA:
-
| BERITA
Dalami Temuan PPTK di Kasus TPPU STKIP Bima, Polda NTB Bakal Meluncur ke Jakarta
15 Desember 2022, 17:02 -
| BERITA
Polri Kerahkan 102 Ribu Personel Amankan Libur Natal 2022 dan Tahun Baru 2023
15 Desember 2022, 09:06 -
| BERITA
Anggap Nomor Urut 5 Representasi Pancasila dan Rukun Islam, NasDem: Berharap Jadi Keberkahan
15 Desember 2022, 09:18
Menurut dia, untuk mewujudkan lingkungan yang bersih dari kegiatan illegal drilling, segala macam praktik penyelewengan atau penyimpangan BBM bersubsidi tanpa izin khusus, terus dilakukan pengungkapan dan penindakan untuk mewujudkan situasi yang aman.
“Untuk sementara ini yang menjadi sasaran Operasi Illegal Drilling, yakni segala bentuk potensi gangguan keamanan, baik pelaku utama penyelewengan atau penyimpangan BBM bersubsidi tanpa izin, maupun dari gangguan keamanan lainnya,” tuturnya.
Lebih lanjut dia menegaskan bahwa pihaknya akan melakukan penindakan kepada pelaku-pelaku yang menyalahgunakan atau menyeleweng dalam hal illegal drilling.
“Apapun itu bentuknya kami akan melakukan upaya penindakan, apalagi mengenai illegal drilling, untuk itu pihaknya melakukan upaya koordinasi dengan instansi terkait dalam upaya pemberantasan illegal drilling," tandasnya.
Terkait
