Sandiaga Minta Wisatawan Tak Perlu Khawatir dengan Pasal Perzinahan di KUHP: Ranah Privat Kami Jamin

JAKARTA - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno berharap masyarakat dan pelaku pariwisata ekonomi kreatif mau membantu pemerintah dalam memberikan informasi yang bijak soal UU Perzinahan.

"Penyebarluasan informasi yang bijak menjadi penting agar pariwisata terus bertumbuh," kata Menteri Sandiaga, Selasa 13 Desember.

Sandiaga Uno juga membantah adanya isu penundaan kedatangan  wisatawan mancanegara (wisman) karena disahkannya Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terkait dengan tindak pidana perzinahan atau hubungan status tanpa pernikahan.

Sandiaga Uno menegaskan, pihaknya menggelar karpet merah bagi para wisman yang ingin berwisata ke Indonesia. Khususnya dengan tujuan ke lima destinasi super prioritas yang saat ini tengah diunggulkan.

"Tentunya kita ingin menjawab beberapa kekhawatiran, tentang penerapan KUHP dan dampak sektor pariwisata. Kami tetap berpedoman bahwa Indonesia menggelar karpet merah untuk para wisatawan mancanegara," kata Sandiaga Uno.

Sandiaga Uno melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif telah memberikan pedoman kepada para pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif (ekraf) serta wisatawan agar kekhawatiran yang sudah tersebar akibat adanya UU KUHP tidak lagi ada.

Pemerintah akan menjamin semua privasi wisatawan baik lokal maupun mancanegara, saat sedang berwisata. Sehingga keamanan serta kenyamanan akan tetap dirasakan, dan tak perlu risau akan adanya permasalahan saat sedang berwisata.

"Bahwa ranah privat masyarakat akan tetap terjamin, keamanan, kenyamanan dan kesenangan para wisatawan itu akan kami jamin. Dan ranah pribadi wisatawan selama berwisata akan senantiasa dijaga," ujar Sandiaga Uno.

Lebih lanjut, Sandiaga Uno mengatakan pihaknya akan terus melakukan aktivasi dengan para stakeholder.

Mantan Wagub DKI Jakarta ini juga menegaskan, masyarakat khususnya wisatawan tidak perlu ragu dan bimbang untuk tetap berkunjung di wonderful Indonesia.