JAKARTA - Rusia menyebut belum ada keputusan yang diambil, terkait dengan hadir tidaknya Presiden Rusia Vladimir Putin dalam KTT G20 pada akhir Oktober mendatang di Bali, Indonesia.
Invasi Rusia ke Ukraina pada 24 Februari menimbulkan kecaman dari dunia internasional, termasuk dari negara-negara G20 yang dipelopori sejumlah negara Barat, untuk menolak kehadiran Rusia dan delegasinya dalam rangkaian angenda G20, termasuk Presiden Putin dalam KTT di Indonesia mendatang.
Juru bicara Kremliln Dmitry Peskov menyebut, belum ada keputusan yang dibuat apakah Presiden Putin akan menghadiri KTT G20 yang akan diadakan di Pulau Bali pada musim gugur ini atau tidak.
"Ketika keputusan terkait dibuat, kami akan memberi tahu Anda. Belum ada keputusan yang dibuat," ujar Dmitry Peskov, melansir TASS 22 April.
Kendati demikian, ada pertimbangan apakah Presiden Putin akan menghadiri KTT G20 di Bali menurut Peskov. Pertama, perkembangan situasi. Kedua, Kremlin sebagian besar akan dipandu oleh posisi negara tuan rumah.
Diberitakan sebelumnya, ihwal kehadiran Presiden Putin dalam KTT G20 di Bali diutarakan oleh Duta Besar Rusia untuk Indonesia Lyudmila Vorobieva, yang menyebut sang presiden berencana hadir.
Lyudmilla mengungkapkan Rusia telah diundang dalam KTT tersebut, mengapresiasi sikap Presidensi Indonesia. Kendati, banyak desakan agar Rusia tidak diundang dan potensi boikot dari negara lain, bahkan hingga pencoretan Rusia dari G20.
Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengatakan Ukraina harus diizinkan hadir dalam KTT G20 di Bali, jika Indonesia selaku Presidensi G20 dan negara lainnya tidak menyetujui penghapusan Rusia.
Sementara, Indonesia akan tetap mengundang Rusia untuk hadir dalam KTT G20 yang akan dihelat pada akhir Oktober nanti, di tengah derasnya kritik atas invasi ke Ukraina.
Staf Khusus untuk Penguatan Program-program Prioritas Kementerian Luar Negeri, sekaligus Co-Sherpa G20 Dian Triansyah Djani mengatakan, Indonesia akan tetap mengundang Rusia.
"Sebagai presidensi dan sesuai presidensi sebelumnya, Indonesia mengundang semua anggota," ujarnya dalam keterangan pers virtual.
Dijelaskan olehnya, Indonesia dalam berbagai kesempatan memimpin organisasi dan forum internasional di dunia, selalu berpegang pada aturan dan prosedur yang berlaku.
"Salah satu tugas presidensi, berkonsultasi dengan semua anggota. Ibu Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Keuangan juga dan lainnya mengadakan konsultasi dengan semua pihak secara bilateral," jelasnya.
"Posisi kita jelas, kita akan melaksanakan tugas. Kami tidak akan mengomentari komentar orang lain," tandasnya.
Terbaru, delegasi Amerika Serikat, Kanada dan Inggris melakukan aksi walk-out saat delegasi Rusia berbicara dalam pertemuan Menteri Keuangan Negara G20 di Washington D.C, Amerika Serikat, Rabu lalu.
"Sebagai Presidensi tugas Indonesia memastikan program kerja dan agenda pembahasan G20 berjalan sebagaimana yg diharapkan," ujar Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI Teuku Faizasyah kepada VOI.
BACA JUGA:
"Bagaimana negara anggota akan bersikap di setiap pertemuan G20, akan berpulang pada posisi masing-masing," sambungnya.
Kendati menduduki Presidensi G20 tahun ini, Teuku Faizasyah mengatakan Indonesia tidak bisa memaksakan pilihan sikap suatu negara.
"Sebagai Presidensi Indonesia tidak bisa memaksa pilihan sikap satu negara," ungkapnya.
Untuk diketahui, negara anggota G20 meliputi, AS, Australia, Argentina, Brasil, China, Kanada, Uni Eropa, Jerman, Prancis, India, Indonesia, Italia, Jepang, Meksiko, Arab Saudi, Afrika Selatan, Korea Selatan, Turki dan Inggris.
Terkait
