JAKARTA - Pemprov DKI lewat BUMD Bank DKI bersama 19 bank daerah lainnya menjalankan program penyaluran kredit modal usaha secara sindikasi kepada pelaku UMKM senilai Rp4 triliun.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut pembiayaan modal usaha kepada pelaku usaha ultra mikro, mikro, dan kecil dari gabungan bank daerah merupakan hal unik. Sebab, banyak bank yang bekerja sama menggunakan mekanisme pasar unuk menyejahterakan pelaku UMKM.
"Yang unik di sini karena sindikasi dari begitu banyak bank, bekerja bersama, menyalurkan, ini dikoordinasi Bank DKI, lalu sampai itu di rakyat kebanyakan. Inilah yang namanya menggunakan mekanisme pasar untuk menghadirkan keadilan sosial," kata Anies di Balai Kota DKI, Kamis, 2 November.
Hal ini berbeda dari bantuan yang biasa diberikan pemerintah. Untuk meningkatkan kondisi perekonomian masyarakat, biasanya mereka diberi bantuan tunai langsung.
"Seringkali kita caranya memberikan bantuan tunai ke masyarakat. Kalau ini kan bentuknya modal usaha. Inilah yang menjadikan ini menjadi unik. Ini berarti kita memberikan suntikan ke pasar, tapi langsung diberikan kepada yang kecil. Yang biasa terjadi adalah ada yang tidak mendapatkan manfaat dari mekanisme pasar, lalu dibantu lewat subsidi. Ini yang berbeda," jelas Anies.
Selain itu, Anies menyebut pelaku usaha yang telah terdaftar dalam program Jakpreneur atau OK OCE juga mendapat akses kredit dari penyaluran ini. Mereka bisa diberi permodalan setelah mengikuti tujuh tahap program Jakpreneur.
BACA JUGA:
Sebagai informasi, belasan bank yang ikut membiayai sindikasi adalah Bank Papua, Bank Jatim, Bank Sumsel Babel, Bank Sumut, Bank Kalbar, Bank Jateng, Bank Kaltimtara, Bank Sulselbar, Bank Bali, Bank Sulteng, Bank Kalteng, Bank Bengkulu, dan Bank Maluku Malut untuk pembiayaan kovensional.
Sementara dari sisi pembayaran syariah diikuti oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Bank Jatim, Bank Sumut, Bank Aceh Syariah, Bank Kalsel, Bank Kaltimtara, Bank Sumsel Babel, Bank DIY, Bank Riau, Bank Muamalat, dan Bank Sulselbar.
Terkait
