DPR Minta Pemerintah Antisipasi Pemulangan 7.300 PMI dari Malaysia: Jangan Sampai Importasi Kasus

PALEMBANG - Netty Prasetiyani Aher, Anggota Fraksi PKS DPR RI,  menghimbau pemerintah mengawal pengembalian 7.300 Pekerja Migran Indonesia (PMI) periode Juni-Juli 2021 dari Malaysia secara ketat.

Hal itu perlu dilakukan mengingat negeri tetangga tersebut sedang dalam masa lockdown total karena peningkatan kasus COVID-19. 

Hal ini dilakukan untuk memastikan para PMI tersebut sudah bebas COVID-19 sehingga tidak menimbulkan masalah baru di tanah air. 

"Pemerintah harus memberikan perlindungan maksimal pada semua pekerja kita melalui koordinasi dengan lembaga maupun institusi terkait. Screening harus dilakukan sesuai SOP,  terutama di pintu-pintu masuk kedatangan PMI," ujar Netty kepada wartawan, Selasa, 8 Juni.

Pemulangan PMI Diharapkan Tidak Menyebarkan COVID-19

Anggota Komisi IX DPR RI berharap pemulangan PMI ini tidak menjadi importasi kasus COVID-19 di tanah air. Sebab, situasi di Indonesia juga sedang mengkhawatirkan karena beberapa wilayah sudah terjadi lonjakan kasus. Seperti di Kudus, Bangkalan, Garut dan Bandung. 15 Mei 2021 15:5

Legislator Jawa Barat ini mengaku tidak ingin kepulangan PMI menjadi pemicu melonjaknya COVID-19 dari klaster keluarga, seperti yang terjadi di Bangkalan Madura, Jawa Timur. 

Sebelumnya, pihak RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu sebagai salah satu RS yang menangani pasien COVID-19 di Bangkalan menyebut klaster keluarga ini diakibatkan karena adanya PMI yang pulang dari luar negeri, utamanya di dominasi dari Malaysia.

"Jika sampai terjadi importasi kasus dari Malaysia lagi, maka ini akan memperparah kondisi di tanah air. Pemerintah harus mengawal secara ketat pemulangan PMI tersebut,” tegas Netty.

Persiapan Pencegahan COVID-19 untuk Menyambut Pemulangan PMI

Guna mengantisipasi lonjakan lebih parah, Netty mengingatkan pemerintah agar memastikan kesiapan SDM dan infrastruktur kesehatan dalam proses pemulangan PMI tersebut. Misalnya, proses pengetesan, karantina dan administrasi imigrasi lainnya. 

"Bukan hanya aspek teknis, tapi yang lebih penting adalah aspek moral dan mental para petugas di lapangan. Jangan sampai terulang kasus penggunaan alat test bekas atau mafia karantina yang mencoreng nama baik Indonesia," kata Netty.

Ikuti terus berita terkini dalam negeri dan luar negeri di VOI.